PP Tunas: Lahir Prematur, Transparansi Hilang?

Pada tanggal 29 Maret 2025, ICT Watch menyampaikan kekhawatiran terkait peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TUNAS). Mereka menilai bahwa proses penyusunan regulasi ini terkesan terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

ICT Watch menyoroti tiga poin utama. Pertama, mereka merasa bahwa penyusunan TUNAS dikejar tenggat waktu tertentu, sehingga pelibatan organisasi masyarakat sipil, anak-anak, dan pemangku kepentingan lainnya hanya bersifat simbolis. Hal ini berisiko menghilangkan esensi utama dari keselamatan dan keamanan anak di dunia digital.

Kedua, meskipun mengapresiasi itikad baik pemerintah yang telah mengundang berbagai pihak dalam pertemuan pembahasan, ICT Watch menilai bahwa prosesnya belum menjunjung tinggi asas kebermaknaan, kesetaraan, dan inklusivitas. Informasi mengenai perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), draf final, dan catatan lainnya tidak tersedia untuk publik selama proses pembahasan.

Ketiga, ICT Watch menyoroti minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan kebijakan TUNAS. Mereka berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

ICT Watch menekankan bahwa tanpa pelibatan yang bermakna, setara, dan inklusif, regulasi yang terbentuk hanya akan menjadi aturan sepihak yang terkesan 'top down'. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali proses penyusunan regulasi terkait perlindungan anak di dunia digital agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Keselamatan anak di dunia digital adalah prioritas utama, namun proses penyusunan regulasi yang terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak-anak.